Inggris Selangkah Lagi Menuju Perlakuan Kembali Inquisisi Ala Spanyol

Pada tanggal 17 Februari, surat kabar The Guardian melaporkan bahwa pemerintah Inggris sedang mempertimbangkan rencana yang akan mengakibatkan ribuan lagi kaum Muslim bisa dianggap sebagai kaum ekstrimis. Proposal itu adalah sebuah strategi counter terrorism yang disusun oleh para menteri dan para pejabat keamanan yang direncanakan akan diungkapkan bulan depan. Sebagian orang mengatakan bahwa rencana akan membuat pemerintah memandang kebanyakan kaum Muslim di Inggris sebagai kelompok ekstrim.

Menurut sebuah rancangan strategi tersebut, pada Bagian 2 (Contest 2) yang dikenal dalam Whitehall, seorang akan dianggap ekstrimis jika:

• Mereka mendukung kekhilafahan, yakni sebuah Negara Pan-Islam yang mencakup banyak Negara.
• Mereka mempromosikan Hukum Islam.
• Mereka meyakini jihad, atau perjuangan bersenjata, dimanapun di dunia ini.
• Hal ini termasuk perjuangan bersenjata oleh rakyat Palestina melawan militer Israel.
• Mereka berargumen bahwa Islam melarang homoseksualitas dan hal ini merupakan sebuah dosa dihadapan Allah SWT.
• Mereka tidak mengecam pembunuhan para prajurit Inggris di Irak dan Afghanistan.

Bagian 2 itu akan memperluas definisi kaum ekstrimis bagi mereka yang memiliki pandangan akan adanya pertentangan dengan apa yang didefinisikan oleh pemerintah Inggris sebagai nilai-nilai bersama Inggris. Bagian 2 masih sedang dirampungkan oleh para pejabat dan para menteri. Mereka yang dianggap sebagao ekstrimis tidak akan menjadi sasaran undang-undang kriminal, tapi akan dikucilkan dan tidak mendapat dana untuk masyarakat.

Tidak heran jika tindakan-tindakan semacam itu akan gagal menghentikan meningkatnya kesadaran Islami yang saat ini sedang menggejala di seluruh dunia. Tapi pertanyaan yang sesungguhnya adalah berapa lama sebelum akhirnya Inggris dan Eropa akan meniru gaya inkuisisi gaya Spanyol di zaman modern ini dalam usahanya yang nyaris putus asa untuk menyingkirkan penduduk Muslim di wilayahnya terhadap apa yang disebut sebagai ‘keyakinan kriminal’. (ra/kcom)

Sumber: HTI-Press.

 Cetak halaman ini